SEJARAH SINGKAT

Pembentukan Perkumpulan Ahli Rekayasa Pantai Indonesia (PARPI) tidak lepas dari pembentukan Himpunan Ahli Teknik Pantai Indonesia atau HATPI bermula dari dirasakan perlunya ada organisasi yang menghimpun para ahli Teknik Pantai Indonesia, khususnya tatkala Indonesia menjadi tuan rumah The 7th International Conference on Asian and Pacific Coasts atau APAC VII di Bali tahun 2013. Saat itu, walau menjadi tuan rumah, namun Indonesia tidak bisa menjadi anggota tetap APAC karena tidak mempunyai perhimpunan ahli ke-teknik pantai-an.

Olehnya, dengan beranggotakan beberapa wakil universitas dan wakil professional maupun kementrian terkait, diadakan rapat kecil pada hari terakhir penyelenggaraan APAC VII di Nusa Dua Bali; yang merekomendasikan adanya Simposium Nasional Teknik Pantai Indonesia dan membentuk perhimpunan ahli Teknik Pantai Indonesia.

Berbekal hasil rapat kecil tersebut, maka pada tanggal 23-24 Maret 2013, di Hotel Aryaduta Makassar, dibuatlah Rapat Besar Pembentukan HATPI dan Simposium Nasional Teknik Pantai Indonesia dengan tema Pemadu Selarasan Ke-Teknik Pantai-an Indonesia, Tantangan dan Harapan.

Pada Rapat Besar Pembentukan HATPI tersebut diputuskan adalah adanya Presidium HATPI yang beranggotakan Prof. Radianta Triatmadja, Dr. Arsyad Thaha, Dr.Eng. Rahman Hidayat dan Dr.Eng. Lukianto; yang menjadi motor HATPI untuk mengadakan audiensi ke beberapa pihak terkait dalam upaya penggalangan dukungan untuk pembentukan HATPI secara legal dan formal. Namun dalam perjalanannya, didapati berbagai kendala, khususnya tidak adanya dukungan penuh dari pihak terkait sebagai calon pelindung organisasi.

Olehnya, Presidium HATPI dari Universitas Hasanuddin, Dr. Arsyad Thaha kemudian meminta pertimbangan dari Prof. Dadang A. Suriamihardja selaku salah satu sesepuh Ahli Teknik Pantai di Indonesia tentang kelanjutan dari rencana pembentukan HATPI. Prof Dadang A. Suriamihardja kemudian memberi saran untuk mengadakan Pertemuan Ilmiah Tahunan Himpunan Ahli Teknik Pantai Indonesia (PIT-HATPI) yang diselenggarakan setiap tahun secara bergilir di setiap instansi terkait. Kegiatan ini secara umum tidak memerlukan organisasi formal, namun hanya berupa Kelompok Ahli yang menyelenggarakan pertemuan tahunan untuk membahas penelitian-penelitian pada bidang ke-teknikpantai-an, secara nasional.

Pada tahun 2019, Presdium HATPI mengajukan permohonan badan hukum ke Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, berdasarkan hasil review, nama HATPI telah didaftarkan oleh lembaga lain sehingga nama tersebut perlu dirubah untuk mendapatkan persetujuan, maka nama "HATPI" berubah menjadi PARPI (Perkumpulan Ahli Rekayasa Pantai Indonesia) dengan perubahan nama tersebut, PARPI kemudian mendapatkan persetujuan Kemenkum HAM Republik Indonesia No: AHU-0006309.Ah.01.07.2019.

(AYB,MF)